Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap Mitra Patriasmoro turun langsung meninjau lokasi bencana longsor dan banjir yang melanda permukiman warga di Dusun Kalipada, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung.
Peninjauan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Kamis (12/2/2026), guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal sekaligus merancang langkah mitigasi jangka panjang.
Mitra mengatakan, DPRD mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk bergerak cepat menangani dampak bencana, terutama demi menjamin keselamatan warga yang tinggal di kawasan rawan longsor.
“Kami ingin memastikan penanganan bagi warga terdampak bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, termasuk kesiapan evakuasi apabila terjadi longsor susulan,” ujar Moro.
Dalam kunjungan tersebut, politisi Partai Golkar itu juga berdialog langsung dengan warga yang rumahnya terdampak material longsor. Ia menegaskan, Komisi C akan mengawal penanganan infrastruktur serta program mitigasi agar potensi bencana serupa dapat ditekan.
“Penanganan tidak boleh berhenti pada tahap darurat saja. Perlu ada langkah jangka panjang, seperti penguatan tebing, perbaikan drainase, hingga kajian kelayakan permukiman warga,” ujarnya.
Enam Rumah Terdampak, Puluhan Warga Masih Terancam
Data BPBD Cilacap mencatat, bencana longsor dan banjir dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Karangpucung pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Luapan air terjadi setelah gorong-gorong tersumbat ranting bambu sehingga aliran sungai meluber ke area permukiman.
Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo menjelaskan, genangan banjir mulai surut setelah petugas membersihkan saluran air. Namun, kondisi tanah yang labil memicu longsor dari tebing di sekitar permukiman.
BPBD mencatat enam rumah milik tujuh kepala keluarga dengan total 25 jiwa terdampak langsung material longsor. Selain itu, sebanyak 24 rumah milik 27 kepala keluarga atau 81 jiwa masuk dalam zona rawan longsor.
Tak hanya itu, tiga rumah lainnya yang dihuni lima kepala keluarga dengan total 12 jiwa juga berada dalam ancaman longsor. Secara keseluruhan, petugas menemukan delapan titik longsoran di kawasan tersebut.
Menurut Taryo, kondisi geografis permukiman yang berada di area cekungan dan dikelilingi tebing membuat wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi saat curah hujan meningkat.
“Sebagian rumah posisinya tepat di bawah tebing, sehingga berpotensi terdampak jika terjadi longsor susulan,” jelasnya.
DPRD Dukung Kajian Teknis dan Mitigasi Risiko
Moro menambahkan, pihaknya mendukung langkah BPBD yang berencana berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan kajian teknis terkait stabilitas tanah di wilayah tersebut.
“Jika hasil kajian menunjukkan kawasan ini berisiko tinggi, tentu perlu dipertimbangkan langkah relokasi atau penataan kawasan. Kami siap mengawal,” tegasnya.
Saat ini BPBD bersama pemerintah desa masih terus melakukan pemantauan kondisi tanah di lokasi terdampak. Warga juga diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan deras, serta segera mengungsi sementara jika muncul tanda-tanda pergerakan tanah seperti retakan atau runtuhan material tebing.
Selain kejadian di Karangpucung, BPBD juga mencatat longsor di Jalan Cicapar, Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Material longsor setinggi sekitar 50 meter dan lebar 20 meter menutup akses jalan, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
Petugas bersama perangkat desa setempat telah mengimbau warga menghindari jalur terdampak serta menyiapkan pembersihan material longsor melalui kerja bakti masyarakat.
