Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 393 miliar pada 2026 memaksa Pemerintah Kabupaten Cilacap memutar strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Salah satu langkah yang kini dibidik adalah mengoptimalkan ratusan aset tanah milik pemerintah yang selama ini belum produktif.
Pemkab menilai aset tanah yang masih menganggur tersebut menyimpan potensi besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dari hasil kajian, pemanfaatan aset itu diperkirakan mampu menyumbang PAD hingga Rp 20 miliar per tahun jika dikelola secara maksimal.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilacap, Sapta Giri Putra, menyebut ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat masih tergolong tinggi. Saat ini, kontribusi PAD Cilacap baru berada di kisaran 30 persen dari total pendapatan daerah.
“Ketergantungan terhadap pendapatan transfer pusat masih besar. Ketika ada kebijakan pemotongan seperti tahun ini sebesar Rp 393 miliar, tentu sangat berdampak pada keuangan daerah,” kata Giri, Rabu (4/2/2026).
Giri menegaskan, Pemkab Cilacap berupaya meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat, salah satunya dengan tidak menaikkan tarif pajak. Strategi yang ditempuh yakni mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terutama aset tanah yang masih menganggur.
Berdasarkan kajian potensi, terdapat sekitar 807 bidang tanah eks bengkok yang sebenarnya mampu menghasilkan tambahan PAD hingga Rp 20 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini baru berada di kisaran Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,8 miliar.
Menurutnya, rendahnya pemanfaatan aset tersebut disebabkan banyak lahan yang masih idle serta belum tertibnya sistem penyewaan. Selama ini, sebagian penyewa menentukan tarif secara mandiri dan tidak jarang menunggak pembayaran, terutama saat hasil panen tidak sesuai harapan.
“Ini yang sedang kita tata. Ke depan sistem penyewaan akan lebih tertib, termasuk membuka peluang kerja sama dengan investor melalui skema jangka panjang,” ujarnya.
Giri menambahkan, penentuan nilai sewa aset nantinya akan melalui proses appraisal agar sesuai nilai pasar. Selain itu, penetapan tarif juga mengacu pada peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah.
Selain penataan regulasi, Pemkab Cilacap juga menyiapkan inovasi digital melalui aplikasi berbasis data spasial bernama BIMASENA. Aplikasi tersebut dirancang untuk memetakan seluruh aset tanah milik daerah secara detail.
Melalui BIMASENA, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengetahui lokasi, status, serta potensi pemanfaatan aset yang dimiliki. Data tersebut juga telah dipadankan dengan berbagai informasi tata ruang, sehingga memudahkan penentuan zona pemanfaatan lahan.
“Aplikasi ini memudahkan OPD mengetahui posisi aset dan memastikan pemanfaatannya sesuai zona. Harapannya, aset yang selama ini masih mangkrak bisa segera dimanfaatkan dan menjadi sumber PAD baru,” jelasnya.
Giri menyebutkan, saat ini baru sekitar 60 persen aset tanah milik Pemkab Cilacap yang telah dimanfaatkan. Sementara 40 persen lainnya masih dalam kondisi tidak produktif.
Pemkab Cilacap menargetkan optimalisasi aset tersebut dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa harus menambah beban pengeluaran masyarakat.
