Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya bergerak cepat menata kembali jalannya pemerintahan daerah setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sadmoko Danardono.
Situasi tersebut membuat sejumlah posisi penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mengalami kekosongan. Untuk menjaga stabilitas birokrasi, Ammy memastikan akan segera menunjuk pelaksana tugas Sekda.
Terima Surat Tugas dari Gubernur
Ammy resmi menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Cilacap setelah menerima surat penugasan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Penugasan tersebut diberikan menyusul penahanan Bupati Cilacap oleh KPK.
Ia mengungkapkan surat tugas tersebut diterimanya pada Sabtu malam, 15 Maret 2026. Ammy mengaku situasi yang terjadi di lingkungan Pemkab Cilacap masih membuatnya terkejut.
“Pak Gubernur sudah menurunkan surat tugas kepada saya tadi malam, tanggal 15 Maret 2026. Mohon maaf, saya masih agak shock dengan kondisi ini,” kata Ammy usai rapat asistensi di Cilacap, Minggu (15/3/2026).
Meski demikian, Ammy menegaskan akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Cilacap, insyaallah saya akan melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ammy juga menjelaskan bahwa sebagai Plt Bupati, ada perbedaan terkait hak yang diterima dibandingkan bupati definitif. Namun, hal tersebut tidak akan mengurangi komitmennya dalam menjalankan tugas.
“Memang untuk hak-haknya masih berbeda dengan bupati definitif, tetapi saya tetap akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Fokus Menata Birokrasi
Langkah prioritas yang akan dilakukan Ammy dalam waktu dekat adalah menunjuk Plt Sekda. Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah.
“Besok saya akan menetapkan Plt Sekretaris Daerah, karena sekda ini merupakan jantung jalannya roda pemerintahan,” jelasnya.
Ia menyebut kandidat Plt Sekda nantinya akan diambil dari pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cilacap.
Penunjukan tersebut juga dilakukan menyusul Sekda sebelumnya yang turut terseret dalam kasus dugaan pemerasan terkait permintaan tunjangan hari raya (THR).
Penilaian Berdasarkan Kinerja
Ammy menegaskan tidak akan membentuk tim khusus untuk menentukan siapa pejabat yang akan ditunjuk sebagai Plt Sekda. Penilaian akan dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, selama ini evaluasi terhadap kinerja para kepala OPD sudah rutin dilakukan bersama Bupati sebelumnya.
“Tidak ada tim khusus. Kami selama ini memang setiap minggu dan setiap bulan melakukan evaluasi kinerja seluruh kepala OPD di Kabupaten Cilacap,” katanya.
Dengan evaluasi yang sudah berjalan selama ini, Ammy mengaku cukup memahami kapasitas serta kinerja masing-masing pejabat eselon II yang berpotensi mengisi posisi tersebut.
Ia pun berharap langkah cepat yang diambil dapat menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Insyaallah semua akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
