Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Baralingga menggelar mimbar bebas di alun-alun Purbalingga, Sabtu (2/5/2026). Aksi yang dilakukan di tengah hujan deras tersebut dilakukan menuntut perbaikan nasib buruh.
Koordinator lapangan (korlap) aksi Kukuh Wicaksono aksi dilakukan dalam rangka Hari Buruh Internasional (May Day). Peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unperba dan Politeknik Madyatika. “Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi,” katanya.
Para peserta aksi membawa bendera masing-masing organisasi dan melakukan orasi di depan Pendopo Dipokusumo Pemkab Purbalingga. Sejumlah aspirasi disampaikan,diantaranya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga yang perlu diperbaiki karena belum mengejar biaya hidup.
Selain itu juga PHK dan lapangan kerja tidak stabil. Disampaikan, menjelang lebaran masih banyak perusahaan yang semena mena, dengan dalih karyawan dirumahkan atau efisiensi tanpa PHK “Sehingga perusahaan tidak menyalahi aturan tetapi tidak memberikan upah ke karyawan yang dirumahkan,” ungkapnya.
Selanjutnya Aliansi Baralingga juga menyampaikan aspirasi para pekerja tentang lemburan yang seharusnya dibayarkan tetapi tidak dilakukan. Kondisi ini bertentangan dengan Undang Undang ketenagakerjaan. Mahasiswa juga menyoroti soal aminan Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan serta ontrak berkepanjangan dan status tidak jelas.
“Kami menuntut perbaikan nasib buruh di Purbalingga. Hapus sistem outsourching, karena tidak ada jaminan pasti terhadap pegawai outsourching. Selanjutnya kaju ulang Undang Undang Cipta Kerja yang kurang memihak kepada Rakyat. Selain itu lindungi pekerja informal yang selama Ini idak terlihat,” ujarnya.
Ditegaskan, mencermati kondisi sosial-ekonomi baik nasional maupun di Kabupaten Purbalingga di mana ketimpangan kesejahteraan pekerja masih lebar dan akses pendidikan kian sulit dijangkau Aliansi Barisan Rakyat Purbalingga dengan ini menyatakan sikap dan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, menuntut Pemerintah Purbalingga untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada pekerja. Kedua, untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten yang progresif dan berkeadilan. Ketiga, menuntut Pemerintah Kabupaten purbalingga untuk menjalankan stabilisasi harga bahan pokok dan stabilisasi harga jual hasil pertanian. “Keempat nenuntut Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meralisasikan program beasiswa satu desa satu sarjana,” ucapnya.
Aksi tersebut berlansung tertib. Aparat keamanan dari Polres Purbalingga melakukan pengamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dengan melakukan orasi, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.
Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan dalam pengamanan mimbar bebas ini dikedepankan pleton negosiator dan pengaman tertutup. Sedangkan pengamanan lainnya disiagakan di sekitar Pendopo Kabupaten Purbalingga.”Dengan pelayanan pengamanan yang diberikan, kegiatan bisa berjalan dengan aman dan damai. Selain itu tidak menganggu kegiatan masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitarnya,” pungkas Kapolres.
