Pemerintah Kabupaten Cilacap mencatatkan rapor merah pada realisasi keuangan APBD Triwulan I 2026. Meski capaian fisik proyek di lapangan menunjukkan tren positif, serapan anggaran justru menunjukkan kelesuan akibat lambannya proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) yang digelar di Aula BPKAD Cilacap, Jumat, 24 April 2026. Hingga penutupan Maret lalu, realisasi fisik kegiatan sebenarnya telah melampaui target, yakni mencapai 23,97 persen dari target 23,48 persen.
Namun, angka tersebut kontras dengan realisasi keuangan yang baru menyentuh 17,48 persen. Padahal, target anggaran kas dipatok sebesar 20,36 persen. Artinya, terdapat gap atau selisih sebesar 6,49 persen antara pembangunan fisik dengan uang yang dibayarkan.
Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mewanti-wanti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan akselerasi. Ia menegaskan bahwa lambatnya aliran dana bisa berdampak langsung pada terhambatnya manfaat program pembangunan bagi masyarakat.
”Perangkat daerah yang kinerjanya masih rendah harus bekerja lebih optimal. Percepatan ini bukan sekadar mengejar angka, tapi agar masyarakat segera merasakan manfaat pembangunan yang sudah direncanakan,” ujar Ammy dalam rapat tersebut.
Ketimpangan ini disinyalir berakar pada macetnya proses lelang. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Cilacap, Ferry Adhi Dharma, memaparkan data yang cukup mencolok. Dari total 6.668 paket pengadaan senilai Rp539,7 miliar, belum separuhnya (baru 44,54 persen) yang ditayangkan di sistem pengadaan. Lebih miris lagi, nilai kontrak yang terbentuk baru mencapai 14,70 persen dari total pagu anggaran.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Plh Sekretaris Daerah Cilacap, Annisa Fabriana. Ia menuntut adanya pengendalian dan evaluasi berkala guna membedah sumbatan-sumbatan birokrasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Di sisi lain, sektor pendapatan daerah menunjukkan performa yang cukup stabil. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp228,28 miliar, atau sekitar 20,61 persen dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp1,1 triliun.
Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan hasil Rakor POK ini akan menjadi instrumen evaluasi ketat. Langkah-langkah strategis seperti penguatan pengawasan dan pemangkasan hambatan lelang akan diprioritaskan demi menggenjot serapan anggaran pada triwulan kedua mendatang.
