Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mulai merancang arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendapa Wijayakusuma Cilacap, Selasa (10/3/2026).
Forum Musrenbang ini menjadi tahapan penting dalam menyusun prioritas program pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan membahas rencana pembangunan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, mengatakan penyusunan RKPD 2027 menjadi momentum strategis untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan adaptif di tengah berbagai dinamika global.
Menurutnya, perkembangan politik dan ekonomi dunia saat ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Dalam Musrenbang tadi juga kita membahas kondisi kita saat ini serta proyeksi ke depan. Harapannya, Cilacap bisa semakin mandiri sekaligus lebih siap menghadapi potensi dampak dari gejolak politik dan ekonomi global,” ujar Syamsul.
Empat Prioritas Pembangunan 2027
Dalam forum Musrenbang tersebut, Pemkab Cilacap menegaskan pembangunan tahun 2027 tetap berpedoman pada empat prioritas utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Keempat fokus tersebut meliputi pemerataan infrastruktur yang adil dan merata, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Syamsul menjelaskan, sektor infrastruktur masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada proyek besar, tetapi juga menyasar kebutuhan wilayah hingga tingkat desa.
“Untuk infrastruktur ada yang sifatnya tematik dan juga kewilayahan. Di wilayah desa juga masih akan kita optimalkan agar pembangunan bisa dirasakan secara merata,” jelasnya.
Program Satu Desa Satu Sarjana
Selain infrastruktur, Pemkab Cilacap juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang pendidikan.
Salah satu program unggulan yang akan terus dikembangkan adalah program satu desa satu sarjana. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan perhatian terhadap para tenaga pendidik agar kualitas pendidikan di daerah semakin meningkat.
“Penguatan SDM kita lakukan melalui berbagai program pendidikan, termasuk program satu desa satu sarjana. Perhatian terhadap para pendidik juga terus kita optimalkan,” ujarnya.
Dorong Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Warga
Di sektor ekonomi, Pemkab Cilacap menargetkan peningkatan pendapatan daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada tanpa membebani masyarakat.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah menggali potensi baru serta mengoptimalkan potensi yang sudah ada, termasuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pendapatan daerah kita dorong meningkat, tetapi tidak membebani masyarakat. Salah satunya dengan menggali potensi yang ada serta mengoptimalkan BUMD agar bisa memberikan deviden lebih besar bagi daerah,” kata Syamsul.
Pemerintahan Digital dan Penguatan Jaminan Sosial
Sementara itu, di sektor tata kelola pemerintahan, Pemkab Cilacap terus mendorong digitalisasi layanan publik agar kinerja birokrasi semakin cepat, transparan, dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memberikan perhatian pada sektor sosial, khususnya dalam peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang dibiayai melalui APBD.
Syamsul menyebut upaya tersebut juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN hingga lembaga pengelola zakat di daerah.
“Untuk bidang sosial kita juga masih meningkatkan optimalisasi kepesertaan BPJS yang dibiayai APBD. Ini juga melibatkan berbagai sektor, termasuk BUMN dan lembaga pengelola zakat yang ada di Cilacap,” ujarnya.
Warga Dilibatkan dalam Dialog Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Musrenbang RKPD juga membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang hadir. Forum itu dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai usulan, masukan, hingga aspirasi terkait pembangunan daerah.
Melalui dialog tersebut, Pemkab Cilacap berharap perencanaan pembangunan yang disusun dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan adanya Musrenbang RKPD ini, pemerintah daerah menargetkan arah pembangunan Cilacap tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang.
