Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Cilacap mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Cilacap Suyatno menyampaikan keprihatinannya atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Suyatno, peristiwa ini menjadi pukulan bagi pemerintah daerah sekaligus peringatan agar praktik-praktik lama yang menyimpang tidak kembali terulang. Ia menilai, seluruh jajaran pemerintahan harus menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi bersama.
Diketahui, KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka setelah menggelar OTT pada Jumat (13/3/2026). Operasi tersebut mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dugaan pemerasan itu disebut berkaitan dengan pengadaan tunjangan hari raya (THR). Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh KPK.
“Peristiwa ini di luar dugaan kita semua. Tentu saja kami merasa prihatin,” ujar Suyatno saat dimintai keterangan, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekeliruan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pejabat publik. Ia menilai, kejadian tersebut harus menjadi bahan introspeksi bersama agar ke depan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah maupun kebijakan.
DPRD Ajak Evaluasi Budaya Lama yang Dianggap Lumrah
Suyatno menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebiasaan atau praktik yang selama ini dianggap wajar, namun berpotensi melanggar aturan. Ia menyebut, budaya yang sudah berlangsung lama perlu ditinjau ulang agar tidak terus dipertahankan jika bertentangan dengan hukum.
“Ini menjadi koreksi bagi kita semua, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di Cilacap. Hal-hal yang selama ini dianggap biasa, harus mulai kita evaluasi. Kalau memang tidak sesuai aturan, sebaiknya tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan pelayanan publik.
DPRD Siap Bersinergi dengan Plt Bupati
Di sisi lain, DPRD Cilacap memastikan tetap mendukung jalannya pemerintahan daerah. Suyatno menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pelaksana tugas (Plt) Bupati yang telah ditunjuk oleh Gubernur untuk menggantikan posisi Syamsul.
“Kami siap bersinergi dengan Plt Bupati yang baru untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Tentunya dengan semangat perbaikan dan evaluasi menyeluruh,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi titik balik bagi tata kelola pemerintahan di Cilacap agar lebih transparan dan akuntabel ke depannya.
