DPRD Jateng bentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Dari Pansus itu, DPRD akan menelaah berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan Pemprov Jateng selama tahun 2025.
Pembentukan Pansus tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, belum lama ini. Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, setelah dibentuk, Pansus akan segera bekerja melakukan berbagai kajian. Ketua Pansus adalah Tugiman dari Fraksi Partai Keadllan Sejahtera (PKS). Sementara, I Putu Dody dari Fraksi Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Pansus.
“Agenda rapat paripurna kali ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk tahun 2025. Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus yang sudah dibentuk Ketuanya, Mas Tugiman dari PKS,” ujar Sumanto.
DPRD Jateng Akan Lakukan Pengawasan Optimal
Sumanto megatakan, pembentukan Pansus menjadi bentuk komitmen DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Pembahasan LKPJ juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program Pemprov Jateng. Hasil kerja pansus akan dewan sampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk rekomendasi resmi DPRD kepada Gubernur.
“Rekomendasi pansus nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Kami akan review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti apa yang sudah Pak Gubernur sampaikan, akan kita berikan catatan-catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” lanjutnya.
Rapat Paripurna tersebut juga beragendakan Laporan Reses Masa Persidangan Kedua 2025-2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumanto didampingi Wakil Ketua Heri Pudyatmoko, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugraha.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan sejumlah hal mengenai pelaksanaan pemerintahan pada tahun lalu. Menurutnya, capaian kinerja pada 2025 fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa fokus kebijakan. Luthfi menambahkan, kebijakan pembangunan tahun lalu berfokus pada infrastruktur yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten/kota,” ujarnya.
