Forum Purbalingga Dinamis (FPD) melakukan audensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga. Persoalan yang dibahas adalah mengenai anggaran Universal Health Coverage (UHC). Audiensi berlangsung di ruang kepanitiaan DPRD Purbalingga, Jumat (30/01/2026).
Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto memimpin audensi didampingi Sekretaris Komisi III Sarjono serta dihadiri seluruh anggota Komisi III dan perwakilan dinas terkait. Perwakilan Forum Purbalingga Dinamis, Imam Maliki, pembahasan mengenai anggaran UHC merupakan persoalan yang sangat mendesak.“Kami menilai persoalan ini sangat penting. Jangan sampai rakyat kecil justru menjadi korban,” tegas Imam Maliki.
Ia menjelaskan, terkait anggaran UHC di Kabupaten Purbalingga idealnya dialokasikan minimal sebesar Rp35 miliar agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto, menyatakan bahwa persoalan UHC harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Kekurangan anggaran UHC akan diupayakan untuk segera dianggarkan.
Ia juga memastikan akan digelar audiensi lanjutan yang menghadirkan pimpinan dewan serta kepala OPD terkait. “Masukan yang disampaikan kami catat dan ditindaklanjuti. Kekurangan anggaran memang menjadi persoalan, terlebih BPJS menerapkan sistem cut off, sehingga ini turut memperumit kondisi pelayanan kesehatan,” ujarnya.
