Aliansi Buruh Cilacap bersiap menggelar aksi besar dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Sekitar 1.000 pekerja direncanakan turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin menekan kehidupan buruh.
Rencana aksi ini dipicu oleh kondisi kesejahteraan pekerja yang dianggap belum membaik. Dua isu utama yang disorot adalah rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta tingginya beban pajak yang harus ditanggung para buruh.
Upah Dinilai Belum Layak
Ketua Aliansi Buruh Cilacap, Dwiantoro Widagdo, menilai besaran UMK yang berlaku saat ini masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Ia menyoroti ketimpangan antara pendapatan buruh dengan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli pekerja yang semakin melemah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sederhana sekalipun, buruh dinilai masih kesulitan.
“UMK Cilacap saat ini masih sangat rendah, bahkan untuk membeli satu gram emas saja tidak cukup. Ini menunjukkan daya beli buruh masih sangat lemah,” ujar Dwiantoro, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, kenaikan UMK Cilacap tahun 2026 yang hanya sebesar 5,03 persen menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Kondisi ini dinilai belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak (KHL) yang terus meningkat setiap tahun.
“Kenaikan 5,03 persen ini belum menjawab kebutuhan riil buruh. Nilainya masih jauh di bawah komponen hidup layak di Cilacap,” tegasnya.
Beban Pajak Dinilai Menekan Kehidupan Buruh
Selain soal upah, aliansi buruh juga menyoroti tingginya beban pajak yang dirasakan pekerja. Salah satunya adalah pajak opsen kendaraan yang disebut mencapai 66 persen.
Dwiantoro menilai kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas pendukung, khususnya transportasi umum yang memadai bagi buruh.
“Buruh dibebani pajak tinggi, tapi tidak ada fasilitas transportasi umum yang layak. Akhirnya semua harus pakai kendaraan pribadi dengan biaya sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar buruh di Cilacap masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja karena minimnya akses transportasi umum yang terintegrasi dengan kawasan industri, sekolah, maupun pusat ekonomi.
Tak hanya itu, buruh juga masih dibebani potongan untuk program pensiun serta tabungan jaminan hari tua (JHT) yang jumlahnya dinilai cukup besar.
“Potongan untuk pensiun dan JHT juga cukup besar. Ini semakin menekan pendapatan bersih yang diterima buruh setiap bulan,” tambahnya.
Seribu Buruh Siap Turun ke Jalan
Dalam peringatan May Day 2026, Aliansi Buruh Cilacap akan mengangkat sejumlah isu strategis lainnya, seperti revisi kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, pelaksanaan konvensi internasional tenaga kerja, hingga optimalisasi peran kontraktor lokal.
Sejumlah federasi serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi tersebut antara lain FSPKEP KSPI, FSPMI, SPN SBI, FARKES Indonesia, serta komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia.
Hasil koordinasi dan konsolidasi yang telah dilakukan menyepakati bahwa massa aksi akan dimaksimalkan untuk menyuarakan aspirasi buruh.
“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai serikat buruh. Diperkirakan sekitar 1.000 buruh akan turun dalam aksi konvoi dan orasi pada May Day nanti,” jelas Dwiantoro.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, khususnya di Kabupaten Cilacap.
“Harapan kami pemerintah bisa lebih serius melihat kondisi buruh saat ini dan segera mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.
