Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, menyerahkan 17 Surat Perintah Kerja (SPK) proyek infrastruktur kepada para penyedia jasa konstruksi di Aula Dinas PUPR Cilacap, Jumat (13/2/2026). Total nilai kontrak yang mulai digulirkan mencapai Rp 31 miliar.
Sebagian besar paket pekerjaan tersebut merupakan proyek bidang Binamarga. Dari 17 paket yang diserahkan, tiga di antaranya dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sementara 14 paket lainnya bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap.
“Alhamdulillah hari ini kita menyerahkan 17 SPK. Untuk Binamarga, tiga paket dari DAK Fisik dan 14 paket dari APBD Kabupaten Cilacap. Total anggarannya Rp 31 miliar,” ujar Sadmoko.
Tekankan Kualitas dan Disiplin Waktu
Dalam arahannya, Sadmoko mengingatkan para kontraktor agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu.
“Kami mewakili Bapak Bupati Cilacap menyampaikan agar pekerjaan, khususnya Binamarga yang hari ini diserahkan SPK-nya, benar-benar dikerjakan sesuai spek. Ketepatan waktu harus ditaati,” tegasnya.
Selain mutu konstruksi, ia menyoroti penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Menurutnya, kualitas proyek tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pengerjaan yang aman bagi para pekerja.
“K3 juga harus menjadi perhatian. Kita berharap hasil pekerjaan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Cilacap,” katanya.
Infrastruktur Tetap Diprioritaskan
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Cilacap disebut tetap menempatkan infrastruktur sebagai sektor prioritas. Sadmoko menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan dan konektivitas wilayah menjadi alasan utama.
“Bapak Bupati bekerja keras karena infrastruktur ini memang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui ruang fiskal daerah saat ini tidak terlalu longgar. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan anggaran agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Meski fiskal terbatas, anggaran infrastruktur kita optimalkan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, tetap maksimal,” ucapnya.
Dengan dimulainya 17 proyek tersebut, Pemkab Cilacap berharap pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
