Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menunjukkan taji dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024 kini menjadi batu loncatan besar bagi kepemimpinan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman untuk membidik angka yang lebih fantastis di tahun-tahun mendatang.
Tak main-main, Pemkab Cilacap resmi mematok target PAD sebesar Rp1,04 triliun pada tahun 2025 dan diproyeksikan terus merangkak naik hingga Rp1,08 triliun pada 2026.
Hal ini terungkap dalam apel pagi yang dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Senin (26/1/2026).
Capaian Moncer Tahun 2024
Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muchsin (Rio), mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, realisasi PAD Cilacap mencapai angka Rp884,4 miliar atau setara 105,67 persen dari target.
“Pajak daerah menjadi primadona penyumbang terbesar dengan capaian Rp362 miliar atau 111,76 persen. Ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pajak kita, baik melalui mekanisme self assessment maupun official assessment,” jelas Rio.
Meski demikian, Rio mengakui masih ada tantangan besar. Tingkat kemandirian fiskal Cilacap saat ini berada di level 31,43 persen, yang berarti ketergantungan terhadap pusat masih ada, sehingga digitalisasi dan kepatuhan wajib pajak harus digenjot habis-habisan.
Strategi Bupati Cilacap: ‘Tapping Box’ hingga Gerakan ‘Bangga Ber-Plat R’
Untuk mengejar target Rp1 triliun tersebut, Bapenda Cilacap telah menyiapkan jurus jitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi:
Digitalisasi Masif: Perluasan pembayaran digital dan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) di titik-titik usaha.
Keadilan NJOP: Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih berkeadilan.
Sinergi Desa: Melibatkan pemerintah desa secara aktif dalam pemungutan PBB-P2.
Dukungan Lokal: Penguatan gerakan “Bangga ber-Plat R” untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.
Efisiensi Anggaran 2026 dan Opini WTP
Di sisi lain, Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap, Sapta Giri Putra, mengingatkan soal arah kebijakan 2025–2030 yang fokus pada akuntabilitas. Giri menekankan pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun, Giri memberikan catatan penting terkait tahun 2026. “Kita akan menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Ini menuntut kinerja organisasi yang jauh lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.
Pesan Bupati Syamsul: Reward Berbasis Kinerja
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Bapenda dan BPKAD. Namun, ia meminta jajarannya tidak cepat berpuas diri. Syamsul menegaskan bahwa rapat pengendalian operasional ke depan tidak boleh hanya sekadar bicara angka di atas kertas, tapi harus melihat realisasi nyata di lapangan.
“Kita akan terapkan sistem reward berbasis kinerja melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan teknologi adalah kunci agar program prioritas tetap berjalan meski kita sedang dalam tekanan fiskal,” tegas Bupati Syamsul.
Apel ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono, para Asisten Sekda, hingga Kepala BKPSDM Bayu Prahara, sebagai bentuk soliditas birokrasi dalam mengawal target triliunan tersebut.
