Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-455 yang seharusnya penuh sukacita, justru diwarnai aksi unjuk rasa. Sedikitnya 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya menggeruduk Kantor Bupati Banyumas untuk menagih janji pemerintah daerah, Senin (23/2/2026).
Massa menilai, di usia yang makin tua, Banyumas masih menyimpan segudang persoalan yang mencekik rakyat kecil. Mulai dari urusan perut, mahalnya pajak, hingga pendidikan yang belum merata.
Pajak Kendaraan Jadi Sorotan
Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perwakilan BEM Unsoed, Pamungkas Handika, menyebut kebijakan ini sangat membebani warga di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
”Banyak warga yang mengeluh pajak naik di Jawa Tengah, dan yang paling terasa adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” tegas Pamungkas di sela-sela aksi.
Belasan Ribu Anak Putus Sekolah
Tak hanya soal pajak, mahasiswa juga menyoroti potret buram pendidikan di Banyumas. Berdasarkan data yang mereka kantongi, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 13 ribu jiwa.
”Ini ironis. Di saat kita merayakan ulang tahun daerah, masih ada 13 ribu lebih anak-anak kita yang tidak bisa sekolah,” lanjutnya.
Isu lingkungan terkait status Taman Nasional Gunung Slamet serta sulitnya mencari lapangan kerja bagi warga lokal juga menjadi tuntutan utama dalam aksi damai tersebut. Mahasiswa mendesak Pemkab Banyumas agar momentum HUT ini tidak sekadar jadi seremoni, tapi jadi titik balik perbaikan pelayanan publik.
