Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindy Syakir, menyoroti pentingnya penguatan sektor infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia mendorong pemerintah kabupaten untuk lebih proaktif dan agresif dalam menarik investor sebagai solusi menjaga laju pembangunan.
Menurut Sindy, tekanan fiskal yang tengah dialami pemerintah daerah tidak bisa diabaikan. Terlebih pada tahun 2026, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan cukup besar, yakni mencapai Rp393 miliar.
Menurut Sindy, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 sebenarnya sudah terlihat semangat efisiensi anggaran. Pemerintah daerah bersama DPRD, kata dia, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan keuangan.
“Banyak program sudah berjalan, tapi karena tekanan fiskal yang besar, ada beberapa yang terpaksa di-pending,” ujar Sindy, Rabu (15/4/2026).
Ia mencontohkan sejumlah program yang belum berjalan maksimal, seperti kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping yang pagu anggarannya terbatas. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga terdampak efisiensi anggaran, terutama setelah adanya perubahan skema penerima bantuan iuran (PBI).
“Jamkesda tetap ada, tapi tidak lagi bersifat universal seperti rencana awal. Kondisi anggaran memang belum memungkinkan,” jelasnya.
Infrastruktur Mendesak, Investasi Jadi Kunci
Sindy menegaskan, persoalan infrastruktur kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Cilacap. Ia menilai kondisi jalan di sejumlah wilayah masih memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
Untuk mengatasi hal itu, DPRD mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya. Menurutnya, masuknya investor menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian bisa digunakan untuk pembangunan.
“Tidak ada cara lain, kita harus mendatangkan uang dari luar Cilacap. Kalau hanya mengandalkan pajak dan retribusi masyarakat, itu tidak cukup,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih terbuka dan mempermudah proses perizinan bagi investor. Pasalnya, selama ini masih muncul anggapan bahwa investasi di Cilacap cukup rumit karena birokrasi yang panjang.
“Perizinan harus dipangkas. Jangan sampai ada kesan masuk Cilacap itu sulit karena banyak meja yang harus dilalui,” katanya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Sindy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap harus lebih kreatif dalam mencari solusi, terutama dengan memperkuat iklim investasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
