Sejumlah wajib pajak mulai merasakan adanya perubahan nominal saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 ini. Tagihan yang terasa lebih tinggi tersebut rupanya disebabkan oleh implementasi skema baru.
​Penerimaan PKB kini mengalami perubahan aturan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, muncul komponen baru yang disebut Opsen PKB sebesar 66 persen.
​Penjelasan Mengenai Opsen
​Kasubag TU UPPD Samsat Banjarnegara, Heksa Wisnu Wardani, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu salah paham. Menurutnya, pemerintah tidak serta-merta menaikkan tarif pajak secara liar.
​”Yang naik itu opsennya, bukan tarif PKB. Secara persentase PKB justru turun. Tetapi ada tambahan berupa opsen sebesar 66 persen dari PKB,” kata Heksa, Selasa (24/2/2026).
​Ia menjelaskan, Opsen PKB merupakan penerimaan untuk pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Skema ini hadir untuk menggantikan pola lama yang menggunakan sistem dana bagi hasil dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.
​Perubahan Mekanisme Pembagian Dana
​Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, pembagian PKB menggunakan skema bagi hasil dengan komposisi 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota. Dana tersebut biasanya baru ditransfer setiap tiga bulan sekali berdasarkan keputusan gubernur.
​Namun, melalui UU HKPD, pola tersebut diubah menjadi mekanisme opsen. Dengan sistem baru ini, bagian 66 persen dari PKB langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota tepat saat wajib pajak melakukan pembayaran di loket Samsat.
​”Kalau sekarang, begitu wajib pajak membayar, langsung dipisahkan. PKB masuk ke provinsi, ada juga komponen Jasa Raharja (SWDKLLJ), dan opsen PKB langsung ditransfer ke rekening kas daerah kabupaten/kota,” jelas Heksa.
​Keuntungan bagi Pemerintah Daerah
​Sistem ini juga dipastikan tetap adil berdasarkan domisili kendaraan sesuai pelat nomor. Meskipun pembayaran dilakukan di daerah lain, penerimaan opsen tetap masuk ke kas daerah tempat kendaraan tersebut terdaftar.
​”Kalau kendaraan pelat Banjarnegara dibayar di Banyumas, tetap masuk ke kas Banjarnegara karena datanya terdaftar di sana,” katanya.
​Meskipun bagi wajib pajak jumlah pembayaran terasa bertambah, pemerintah menilai skema ini memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan postur APBD. Hal ini dikarenakan pendapatan dari opsen bisa dihitung secara lebih pasti dan diterima secara real-time, tanpa harus menunggu proses transfer triwulanan seperti aturan sebelumnya.
​Ketentuan opsen PKB sebesar 66 persen ini telah mulai berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2025 sebagai bagian dari implementasi penuh UU Nomor 1 Tahun 2022.
​
