KEPALA desa se-Banyumas menyampaikan kegelisahan pada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait menyusutnya dana desa. Melalui Paguyuban Kepala Desa Satria Praja, mereka menyampaikan langsung berbagai aspirasi langsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/2/2026).
- Dana Desa Turun Tajam, Bangub Jadi Tumpuan Desa
- KDMP Dianggap Strategis, Tapi Butuh Fleksibilitas
- Relokasi Puskesmas Cilongok II Dinilai Membingungkan
- Gubernur Instruksikan Koordinasi Lintas OPD
- Ribuan KDMP di Jateng Sudah Beroperasi
- KDMP Diminta Adaptif, Tak Boleh Kaku
- Pemprov Fasilitasi Klarifikasi Relokasi Puskesmas
Dalam pertemuan tersebut, Paguyuban Kepala Desa Banyumas ini jurhat langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mulai masalah penyusutan dana desa, pemerataan bantuan keuangan (Bankeu) dan bantuan gubernur (Bangub), kendala pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II yang dinilai membingungkan pemerintah desa.
Dana Desa Turun Tajam, Bangub Jadi Tumpuan Desa
Ketua Paguyuban Kades Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin mengatakan, penurunan dana desa yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi persoalan paling mendesak yang dirasakan pemerintah desa.
Menurutnya, dengan adanya penyusutan dana desa tersebut membuat desa membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi, hal ini sangat penting agar pembangunan desa tetap berjalan.
“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami dengan menurunnya dana desa, maka Bangub menjadi sangat penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin.
KDMP Dianggap Strategis, Tapi Butuh Fleksibilitas
Selain itu, paguyuban kepala desa Banyumas ini juga menyampaikan terkait pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Saifuddin menyampaikan bahwa di lapangan, banyak desa menghadapi kendala teknis dan administratif, mulai dari status tanah, pengurugan, hingga pembangunan gedung koperasi.
Ia menekankan pentingnya kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan agar kepala desa tidak terjebak persoalan hukum. Menurutnya, KDMP merupakan program strategis untuk menggerakkan ekonomi desa, namun implementasinya harus menyesuaikan kondisi masing-masing desa.
“Banyak desa terpencil dengan penduduk sedikit dan tidak punya tanah kas desa. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, justru berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa jadi solusi,” katanya.
Relokasi Puskesmas Cilongok II Dinilai Membingungkan
Aspirasi lainnya berkaitan dengan relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menjelaskan bahwa sebelumnya telah terbit surat penetapan relokasi pada 19 September 2025 yang menetapkan Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, sebagai lokasi baru.
Namun, kebijakan tersebut disebut berubah menyusul keputusan Bupati Banyumas yang menetapkan lokasi lain, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
Gubernur Instruksikan Koordinasi Lintas OPD
Menanggapi aspirasi para kepala desa, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Untuk persoalan Bankeu dan Bangub, ia meminta agar desa-desa yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui anggaran perubahan.
“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir. Jangan sampai perjuangan kepala desa terhambat karena keterbatasan anggaran,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Nadi Santoso.
Ribuan KDMP di Jateng Sudah Beroperasi
Terkait KDMP, Ahmad Luthfi menghadirkan langsung Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan kepada perwakilan kepala desa.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, hingga kini terdapat 8.523 KDMP yang telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 6.230 KDMP atau sekitar 74 persen sudah beroperasi, dengan total anggota sekitar 200 ribu orang dan akumulasi modal mencapai Rp34,1 miliar.
Selain itu, sekitar 4.600 Koperasi Merah Putih dibangun oleh TNI, dengan lebih dari 200 unit telah beroperasi penuh. Tak kurang dari 17 ribu pengurus KDMP di Jawa Tengah juga telah mendapatkan pelatihan secara berkala.
KDMP Diminta Adaptif, Tak Boleh Kaku
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa meski setiap KDMP diarahkan memiliki tujuh unit usaha, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem. Harus disesuaikan dengan kemampuan desa,” ujarnya.
Pemprov Fasilitasi Klarifikasi Relokasi Puskesmas
Sementara itu, terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas guna mengklarifikasi alasan perubahan lokasi relokasi. “Bupati punya kewenangan dan itu harus dihargai. Nanti coba dibantu komunikasi dengan Dinkes,” katanya.
*Ikuti video berita terbaru di media sosial kami.
