Polemik penentuan lokasi pembangunan Puskesmas II Cilongok, Kabupaten Banyumas, kian memanas hingga memicu dinamika horizontal antar-desa.
Puncaknya, kabar mengejutkan datang dari Kepala Desa Kasegeran, Saefudin, yang menyatakan mengundurkan diri akibat tekanan terkait persaingan lokasi tersebut. Menanggapi situasi yang kian tak kondusif, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, H. Anang Agus Kostrad, angkat bicara dan menawarkan solusi radikal.
Bukan Rebutan, Tapi Tambah Unit Puskesmas!
Anang Agus Kostrad menilai, ketegangan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah melihat besarnya potensi populasi di Cilongok. Dibanding memaksakan satu titik yang memicu perpecahan, ia mengusulkan pembangunan unit baru, yakni Puskesmas 3 Cilongok.
“Kalau harus memaksakan di satu wilayah dan menimbulkan polemik, lebih baik dipertimbangkan pendirian Puskesmas 3 untuk melayani desa-desa yang jaraknya terlalu jauh,” ujar Anang saat berdiskusi dengan tokoh masyarakat, Senin (2/2/2026) malam.
Fakta Populasi Cilongok
Menurut Anang, usulan penambahan unit ini sangat masuk akal secara regulasi karena:
Populasi Melampaui Batas: Penduduk Cilongok sudah lebih dari 100 ribu jiwa.
Kapasitas Regulasi: Secara aturan, kecamatan ini bahkan layak memiliki hingga 4 Puskesmas Rawat Inap.
Pemerataan Akses: Menghilangkan kendala geografis bagi warga di desa-desa terpencil.
Pembagian Zona: Siapa yang Jauh, Siapa yang Dekat?
Persoalan lokasi ini mencuat karena adanya ketimpangan akses. Saat ini, wilayah jangkauan Puskesmas 2 terbagi menjadi dua zona:
Zona Dekat: Desa Batuanten, Jatisaba, Kasegeran, Panusupan, dan Sudimara.
Zona Jauh: Desa Pejogol, Langgongsari, Pageraji, dan Cipete.
Anang menyarankan agar operasional di Desa Jatisaba tetap dipertahankan, sementara Puskesmas 3 dibangun khusus untuk menjangkau desa-desa di “Zona Jauh” yang aksesnya sulit.
Buntut Hasil Studi UGM dan Mundurnya Kades
Sebagaimana diketahui, polemik ini meruncing setelah studi independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menempatkan Desa Sudimara dan Kasegeran dengan skor tertinggi sebagai lokasi ideal.
Namun, hasil ilmiah tersebut justru memicu gesekan antar-warga desa. Tekanan yang begitu besar membuat Kades Kasegeran memilih mundur melalui pesan singkat kepada Bupati Banyumas.
“Prioritas utama seharusnya adalah mutu pelayanan bagi masyarakat, bukan persaingan prestise lokasi antar-desa,” tegas Anang.
Politisi senior ini mendesak Pemkab Banyumas segera mengambil kebijakan tegas untuk mendinginkan suasana sebelum konflik horisontal ini berdampak lebih luas pada kerukunan warga.
