Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (30/04/2026) dengan agenda Penetapan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, serta didampingi Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Purbalingga.
Hasil pembahasan LKPJ disampaikan oleh Padang Kusumo selaku perwakilan Panitia Khusus (Pansus) XVI. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat kinerja Pemerintah Daerah.
“Rekomendasi DPRD ini kami susun sebagai bahan evaluasi sekaligus arah perbaikan kinerja Pemerintah Daerah agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada aspek pendapatan daerah, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan berbasis potensi riil. Penataan sistem retribusi di berbagai sektor dinilai perlu diperkuat.
“Penataan retribusi pada sektor parkir, pasar, terminal, serta layanan publik lainnya harus dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian utama DPRD.
“Aset daerah yang belum produktif harus segera diinventarisasi dan dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber pendapatan baru,” lanjutnya.
Pada sektor pariwisata, DPRD menilai potensi daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi pengembangan pariwisata yang lebih berorientasi pada kualitas.
“Kita perlu bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menjadi peningkatan kualitas wisata, melalui pengembangan wisata malam, event berbasis pariwisata, serta pembentukan tourism hub guna meningkatkan lama tinggal wisatawan,” jelasnya.
Dalam bidang pendidikan, DPRD mendorong penyusunan grand design peningkatan rata-rata lama sekolah melalui berbagai program strategis.
“Program beasiswa terpadu, pendidikan kesetaraan, serta percepatan APK PAUD harus diperkuat. Beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga perlu ditingkatkan secara signifikan,” ungkapnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, DPRD mendorong penguatan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) serta pemulihan skema non cut-off BPJS.
“Pemerintah Daerah perlu memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan skema UHC,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur dan lingkungan, DPRD menekankan pentingnya pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi serta percepatan pencapaian sanitasi aman.
“Pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi harus dilakukan secara intensif agar tercipta tertib usaha, disertai penyusunan roadmap sanitasi yang jelas dan terukur,” katanya.
Pada sektor ekonomi dan investasi, DPRD merekomendasikan transformasi koperasi menuju sistem digital, peningkatan pelatihan vokasional, serta penyusunan peta investasi berbasis penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami mendorong penguatan ekonomi daerah melalui digitalisasi koperasi, pengembangan SDM berbasis kebutuhan industri, serta hilirisasi produk pertanian,” tambahnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD mendorong peningkatan kualitas SAKIP, profesionalitas ASN, serta penguatan fungsi inspektorat.
“Percepatan transformasi digital pemerintahan dan penguatan keamanan siber harus menjadi prioritas. Selain itu, penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan Perda perlu segera diselesaikan untuk menghindari kekosongan regulasi teknis,” ujarnya.
Pada aspek pelayanan publik, DPRD menyoroti perlunya peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) melalui langkah strategis yang terukur.
“Perlu dilakukan diagnostic assessment untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik, disertai pembinaan, pemerataan ASN kompeten, serta penetapan IPP sebagai indikator kinerja camat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menyimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 secara umum tergolong cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Sebagai penutup, DPRD menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.
“Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara serius, konsisten, dan terukur, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya,” pungkasnya.
