Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Cilacap masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Dari total 284 KDMP yang telah berdiri, baru 94 koperasi yang memiliki gerai dan fasilitas pergudangan, atau belum mencapai separuh dari target yang dicanangkan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Lembaga Perangkat Daerah dan lintas sektoral yang digelar Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kamis (29/1/2026), di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Cilacap. Rapat digelar sebagai bagian dari evaluasi dan percepatan pembangunan fisik KDMP di wilayah Cilacap.
Rakor digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan dihadiri Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Cilacap. Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, bertindak sebagai moderator.
Dalam rapat disampaikan, Kabupaten Cilacap saat ini telah memiliki 284 KDMP, dengan 192 KDMP atau sekitar 67 persen telah beroperasi. Mayoritas KDMP yang berjalan bergerak di sektor jasa keuangan sebagai agen laku pandai perbankan, seperti BRILink, Agen Bank Jateng, dan Agen BNI 46.
Sejumlah KDMP lainnya mengembangkan usaha sektor riil, mulai dari penjualan sembako, pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peternakan, jasa parkir, hingga layanan internet desa.
Namun demikian, pembangunan fisik gerai dan pergudangan dinilai masih tertinggal. Sejumlah kendala mengemuka dalam paparan peserta rapat, mulai dari keterbatasan modal, minimnya sumber daya manusia (SDM) profesional, hingga pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual.
Di sisi lain, banyak KDMP belum memiliki lahan, masih menunggu perizinan dari Perhutani maupun BUMN, serta terkendala kondisi lahan yang membutuhkan pengurugan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta agar dilakukan penguatan kapasitas pengelola melalui workshop KDMP sebagai ruang interaksi dan kolaborasi antarkoperasi di tingkat kabupaten.
Selain itu, Syamsul juga mendorong pengelola SPPG agar melibatkan dan memberdayakan KDMP di wilayah masing-masing, serta mengajak koperasi memperkuat permodalan melalui penambahan jumlah anggota dan simpanan, termasuk dalam bentuk deposito.
Untuk percepatan pembangunan gerai dan gudang, Syamsul mengusulkan pemanfaatan lahan milik Perum Perhutani, BPWS Citanduy, PT Antam, PT KAI, hingga PT SBI, disertai verifikasi dan validasi pelepasan kawasan hutan serta persetujuan warga melalui musyawarah desa khusus (Musdesus).
“Kedepannya saya ingin rakor rutin setiap hari Selasa, sebulan empat kali. Program ini manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, jadi harus kita kawal bersama,” ungkapnya.
