Pemerintah Desa (Pemdes) Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap dua pengelola akun media sosial.
​Langkah ini diambil menyusul adanya unggahan konten terkait dugaan penyalahgunaan obat-obatan yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah tersebut, yang dinilai tidak akurat dan cenderung menyudutkan.
​Mewakili Kepala Desa Danakerta Warso, Imam Abdullah Sidik menegaskan bahwa Pemdes sangat berkomitmen pada perlindungan anak. Namun, konten yang beredar pada Jumat (30/1/2026) tersebut dianggap menyajikan informasi yang tidak utuh.
​”Informasi yang disampaikan tidak disajikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, apalagi ini menyangkut isu sensitif terkait anak,” ujar Imam, Selasa (3/2/2026).
​Kronologi Kejadian dan Upaya Mediasi Pemdes Danakerta
​Peristiwa ini bermula saat seorang anak berusia 10 tahun (siswa SD) harus menjalani penanganan medis akibat mengonsumsi obat yang diduga berjenis “Y”.
​Obat tersebut diketahui didapatkan bersama rekan-rekannya yang berusia sekitar 14 tahun (siswa SMP). Diduga, barang tersebut dibeli dari sebuah warung di wilayah Lengkong, Kecamatan Rakit.
​Pihak Pemdes Danakerta mengklaim telah bergerak cepat dengan melakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice (RJ).
​”Proses ini awalnya menghasilkan kesepakatan kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan, demi kepentingan terbaik bagi anak,” tambah Imam.
​Namun, persoalan meruncing ketika salah satu orang tua anak menuntut pertanggungjawaban lebih jauh hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Punggelan dan kini tengah ditangani Polres Banjarnegara.
​Kecewa dengan Narasi di Media Sosial
​Kekecewaan Pemdes Danakerta memuncak saat narasi di media sosial justru dianggap melenceng dari tujuan edukasi. Awalnya, pihak keluarga menghubungi admin medsos agar kejadian ini menjadi peringatan bagi publik.
​Namun, konten yang muncul justru dinilai memuat stigma negatif terhadap anak.
​”Konten tersebut tidak menyeluruh, memuat narasi yang tidak sesuai fakta, bahkan ada ajakan kepada publik untuk mengirimkan foto anak-anak yang terlibat. Ini melanggar privasi dan merusak psikologis anak,” tegasnya.
​Atas dasar itulah, Pemdes Danakerta mendesak admin dua akun tersebut memberikan klarifikasi resmi guna memulihkan nama baik pihak terkait.
​Pemdes mengimbau masyarakat dan pegiat media sosial untuk lebih bijak dan beretika dalam menyebarkan informasi, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.
​”Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, harus di atas kepentingan sensasi dan opini publik,” pungkas Imam.






