Purbalingga melalui Bupati Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati (Wabup) Dimas Prasetyahani menegaskan menegaskan komitmen penuh untuk mendukung dan mengimplementasikan seluruh kebijakan serta program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan daerah dan karakteristik wilayah.
Rakornas di Jakarta
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
“Rakornas ini menjadi momentum menyatukan arah dan langkah pembangunan pusat dan daerah. Arahan Presiden sangat jelas dan menjadi pedoman bagi kami untuk menerjemahkan program nasional secara konkret di daerah,” ujar Bupati Fahmi.
Ia menambahkan, kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi sumber semangat dan energi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja nyata menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Purbalingga Dukung Akselerasi Program Prioritas
Senada, Wabup Dimas Prasetyahani menegaskan kesiapan Pemkab Purbalingga mengawal dan mengakselerasi program prioritas nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Kami siap bergerak bersama memastikan setiap kebijakan Presiden berdampak nyata di Purbalingga,” tegas Dimas.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Arahan Presiden Prabowo
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi dan soliditas antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Fokus utama meliputi swasembada pangan dan energi, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penanganan persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Rakornas menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029, dengan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber. Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi, energi, hingga penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis, termasuk penguatan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
