Rencana evaluasi yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap di bawah kepemimpinan Plt Bupati Ammy Amalia Fatma Surya mendapat perhatian dari berbagai pihak. Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso, menilai langkah tersebut sebagai indikasi awal adanya upaya pembenahan di internal birokrasi.
Menurut Ekanto, kebijakan evaluasi memiliki cakupan yang luas dan berpotensi menyentuh berbagai aspek penting dalam pemerintahan.
“Saya memberikan satu bentuk apresiasi terhadap pernyataan Mbak Ammy, Plt Bupati Cilacap, bahwa beliau akan melakukan satu bentuk evaluasi. Yang kata evaluasi ini sangat bisa diartikan sangat luas ya, bisa evaluasi administrasi, evaluasi sumber daya manusia,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak berhenti sebagai kebijakan administratif semata, melainkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Terlebih, kondisi pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah mengalami tantangan serius.
“Dalam situasi pasca OTT KPK, untuk membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Cilacap itu bukan hal yang mudah. Namun ini ada upaya dari Plt Bupati untuk melakukan perbaikan dengan cara evaluasi,” katanya.
Evaluasi Kerap Picu Spekulasi Jabatan
Ekanto juga menyoroti dinamika yang selama ini muncul setiap kali istilah evaluasi digaungkan oleh pimpinan daerah. Menurutnya, evaluasi kerap dikaitkan dengan rotasi dan mutasi jabatan, sehingga memicu berbagai spekulasi di internal birokrasi.
“Kalau ada kata evaluasi dari pimpinan daerah, kepala daerah maupun Sekda, kadang membuat suasana itu menghangat di lingkungan Pemkab Cilacap. Karena rata-rata evaluasi dikaitkan dengan rotasi sumber daya manusia, rotasi pejabat, mutasi, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut biasanya memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pejabat..“Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan liar, siapa akan ke mana, OPD apa akan diisi siapa,” lanjutnya.
Namun, Ekanto melihat situasi saat ini berbeda dibanding sebelumnya. Isu rotasi dan mutasi tidak lagi menjadi hal yang menarik bagi sebagian pejabat, khususnya di level pimpinan OPD.
“Sekarang suasananya sangat berbeda. Kata evaluasi sudah tidak merangsang untuk dibicarakan lagi. Kata rotasi, mutasi, sudah tidak begitu menarik bagi pimpinan OPD, khususnya eselon II,” jelasnya.
Ia menilai, sebagian pejabat kini cenderung memilih berada di zona nyaman. “Karena saat ini orang berpikir lebih nyaman dalam situasi pasif, lebih nyaman mengalir, sehingga harapannya aman sampai menikmati masa pensiun,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, mutasi dan rotasi tidak lagi efektif sebagai alat pengaruh. “Saya pikir sekarang kata mutasi, rotasi sudah tidak bisa untuk menakut-nakuti pejabat,” tegas Ekanto.
Diminta Profesional dan Konsisten
Lebih jauh, Ekanto berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan sebagai momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan secara profesional.
“Ini menjadi momen yang baik buat Plt Bupati untuk memperbaiki tatanan pemerintahan secara profesional, tanpa bicara senang atau tidak senang, atau pertimbangan subjektif,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan pimpinan. “Saya juga berharap Plt Bupati ini konsisten. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan,” ucapnya.
Menurut Ekanto, setiap pernyataan pimpinan akan selalu diingat oleh jajaran maupun masyarakat luas, sehingga tidak boleh disampaikan secara sembarangan.
“Karena kata-kata pimpinan itu akan selalu diingat oleh jajaran di bawahnya dan masyarakat. Jadi tidak boleh main-main,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau hal yang bertentangan dengan aturan.
“Jangan sampai Cilacap dirobek-robek untuk kepentingan pribadi atau yang melawan regulasi,” ujarnya.
Ekanto berharap evaluasi tersebut mampu memperkuat kembali kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi di Kabupaten Cilacap.
“Harapan saya, ke depan evaluasi ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
