Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja di Kabupaten Cilacap turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Mereka menggelar konvoi kendaraan yang dilanjutkan dengan aksi orasi di kawasan Alun-alun Cilacap, Jumat (1/5/2026).
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat gabungan. Dalam kegiatan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai krusial dan mendesak, khususnya terkait upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, massa menyuarakan aspirasi mulai dari persoalan kebijakan pajak hingga dorongan pembentukan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Aksi ini menjadi wadah bagi buruh untuk menegaskan sikap serta harapan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja.
Koordinator aksi, Dwiantoro Widagdo, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang hingga kini masih belum terpenuhi secara optimal.
“Kami membawa enam tuntutan yang jelas agar pemerintah benar-benar hadir dalam menjamin kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Enam Tuntutan Jadi Sorotan
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan enam poin utama yang menjadi fokus perjuangan mereka. Di antaranya dorongan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM), serta reformasi kebijakan perpajakan.
Selain itu, buruh juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja. Isu perlindungan pekerja migran turut menjadi perhatian, termasuk penguatan peran kontraktor lokal dan penghapusan praktik multi level vendor yang dinilai merugikan pekerja.
Isu Pekerja Migran Ikut Mengemuka
Aksi tersebut juga diikuti oleh Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI). Dalam kesempatan itu, mereka menyoroti pentingnya jaminan keberlanjutan hidup bagi para pekerja migran yang telah kembali ke tanah air.
KOPPMI mendorong pemerintah untuk menyediakan akses pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan, hingga dukungan usaha bagi purna pekerja migran. Selain itu, perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja migran, baik yang masih bekerja di luar negeri maupun yang telah kembali, juga menjadi tuntutan utama.
Audiensi dengan Pemkab, Harap Ada Kebijakan Nyata
Usai menyampaikan orasi, perwakilan buruh diterima dalam audiensi oleh Plt Bupati Cilacap. Dalam pertemuan tersebut, seluruh aspirasi disampaikan secara langsung dengan harapan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
Buruh berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga aktif membuka ruang dialog dan melibatkan serikat pekerja dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Diwarnai Aksi Sosial
Selain aksi unjuk rasa, peringatan May Day di Cilacap juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, hingga donor darah yang terbuka untuk masyarakat umum.
Kegiatan ini menjadi simbol solidaritas buruh terhadap masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan pekerja tidak hanya berfokus pada tuntutan, tetapi juga kepedulian sosial.
Dengan berbagai isu yang diangkat, para buruh berharap peringatan May Day 2026 menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap.
