cilacaptoday.comcilacaptoday.comcilacaptoday.com
  • Beranda
  • Cilacap
  • Banyumas Raya
  • Jateng
  • Nasional
  • Khazanah
  • Indeks
Reading: Purbalingga Tegaskan Siap Perkuat Pengawasan Internal dan Transparansi Anggaran 
Share
cilacaptoday.comcilacaptoday.com
  • Beranda
  • Cilacap
  • Banyumas Raya
  • Jateng
  • Nasional
  • Khazanah
  • Indeks
Search
  • Beranda
  • Cilacap
  • Banyumas Raya
  • Jateng
  • Nasional
  • Khazanah
  • Indeks
Follow US
cilacaptoday.com > Artikel > Banyumas Raya > Purbalingga Tegaskan Siap Perkuat Pengawasan Internal dan Transparansi Anggaran 
Banyumas Raya

Purbalingga Tegaskan Siap Perkuat Pengawasan Internal dan Transparansi Anggaran 

N Harstanto
Last updated: 31 Maret 2026 07:47
N Harstanto
Published: 31 Maret 2026
Share
Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani didampingi Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menandatangani pakta integritas transparansi pengelolaan anggaran, Senin (30/3/2026). (Foto : Prokopim Setda Purbalingga)
Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani didampingi Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menandatangani pakta integritas transparansi pengelolaan anggaran, Senin (30/3/2026). (Foto : Prokopim Setda Purbalingga)
SHARE

Wabup Dimas Prasetyahani menegaskan Pemkab Purbalingga siap menindaklanjuti komitmen yang telah dibangun, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata. Kami berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini pemerintahan,” tegas Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani saat menghadiri Dialog Antikorupsi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas.

Wabup Dimas juga menilai, momentum dialog antikorupsi ini menjadi pengingat penting agar seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.

“Ini menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus berbenah. Pencegahan harus menjadi prioritas, agar tata kelola pemerintahan di Purbalingga benar-benar berjalan sesuai prinsip clean and good governance,” ujarnya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama menegaskan kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali peran utama pejabat sebagai pelayan publik. Ia juga menyinggung sejumlah kasus tangkap tangan yang terjadi di beberapa daerah di Jateng (Cilacap, Pekalongan, dan Pati, red) sebagai pembelajaran penting bagi seluruh kepala daerah.

“Kami menghargai penegakan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah, khususnya ASN dan pejabat publik, untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran sekaligus memberikan solusi teknis untuk menutup celah praktik koruptif.

“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi, monitoring, dan penguatan sistem. Harapannya, komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

Baca Juga  Upayakan Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Pemkab Purbalingga Perkuat Kolaborasi Antar-Perangkat Daerah
Rumah Kades Purwasaba Banjarnegara Dilempar Molotov, Satu Mobil Hangus Terbakar
Bupati Purbalingga: Wayang Kulit Bukan Sekadar Hiburan, Tapi Media Edukasi Moral
SAR Perluas Pencarian Santri Ponpes Darul Falah yang Hanyut di Sungai Serayu Hingga Banyumas
Skuad Persibangga Sempat Nervous Hadapi Laga Perdana Liga 4 Nasional 2026
Polres Banjarnegara Awasi Peredaran Petasan Ilegal Jelang Idul Fitri
TAGGED:dimas prasetyahanipurbalingga
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copy Link
TAHUN BARU ISLAM 26 CT
Berita Populer
cilacaptoday.comcilacaptoday.com
  • Susunan Redaksi
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer
  • Terms of Service
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Standar Pedoman Penyelesaian Sengketa Pers
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan