Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus memacu peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Saat ini, raihan IRB Kabupaten Purbalingga berada di angka 82,73, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 86,09.
Guna mengevaluasi capaian tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Siswanto, mengumpulkan 15 Perangkat Daerah terkait dalam rapat koordinasi di Operation Room (OR) Kompleks Setda Purbalingga, Selasa (19/5/2026).
Siswanto menegaskan bahwa komitmen dan sinergi dari seluruh lini instansi mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan penilaian IRB menuntut pemenuhan target yang komprehensif, yang mencakup 16 indikator general dan 6 indikator tematik yang telah ditetapkan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Sangat perlunya dukungan dan kerja sama dari semua Perangkat Daerah agar IRB kita naik, baik pada aspek 16 indikator general maupun 6 indikator tematik,” ujar Siswanto menekankan pentingnya kolaborasi tersebut.
Pertemuan strategis ini juga difasilitasi langsung oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan menghadirkan narasumber Agustinus Agus beserta jajaran stafnya. Kehadiran tim provinsi diharapkan mampu membantu Purbalingga memetakan akar persoalan sekaligus merumuskan solusi taktis penyerapan indikator penilaian.
Dalam paparannya, Agustinus Agus menjelaskan bahwa peta jalan (roadmap) Reformasi Birokrasi nasional yang telah berjalan sejak 2010 akan terus berlanjut hingga 2045 demi mewujudkan birokrasi berstandar global. Untuk periode jangka pendek 2025–2029, fokus utama pemerintah digeser pada penguatan tata kelola digital (digital governance) menuju birokrasi yang berbasis pelayanan humanis (human-based governance).
Kendati nilai IRB Purbalingga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, Agus memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian implementasi teknologi informasi di wilayah tersebut.
“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purbalingga saat ini sudah di atas rata-rata Provinsi Jateng. Ini modal bagus, artinya proses digitalisasi pemerintahan yang menjadi fokus utama di tahap awal ini justru sudah lebih unggul,” puji Agus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi dari reformasi birokrasi selama 15 tahun terakhir sebenarnya sudah mulai dirasakan nyata oleh masyarakat, terutama pada efisiensi layanan publik. Agus mencontohkan kemudahan layanan administrasi kependudukan (adminduk). Jika dahulu prosesnya berbelit dan memakan waktu lama, kini integrasi sistem membuat ibu melahirkan di Rumah Sakit Daerah bisa langsung mendapatkan akta kelahiran dan dokumen adminduk lainnya secara cepat dan daring.
Melalui evaluasi menyeluruh dan penguatan kolaborasi ini, Pemkab Purbalingga optimistis mampu mendongkrak performa indeks birokrasinya sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif dan adaptif.