Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap terus diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 322.804 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA tercatat telah menerima manfaat program tersebut.
Besarnya cakupan penerima membuat pemerintah daerah bergerak cepat memastikan kesiapan dapur penyedia makanan. Sejumlah dapur kini tengah dipacu untuk melengkapi legalitas serta memenuhi standar operasional, mulai dari aspek higienitas hingga keamanan pangan.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, penerima manfaat terbesar berasal dari jenjang sekolah dasar dengan 145.245 siswa. Selanjutnya 75.789 siswa SMP, 61.321 siswa SMA, dan 40.449 anak PAUD/TK turut menjadi sasaran program ini.
Tak hanya menyasar pelajar, MBG juga diperuntukkan bagi kelompok rentan. Sebanyak 73.563 penerima berasal dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.
Dengan jumlah penerima yang menembus ratusan ribu orang, kebutuhan dapur produksi pun meningkat signifikan. Pemerintah daerah kini fokus mempercepat proses perizinan dan pembenahan standar operasional agar distribusi makanan tetap terjamin kualitasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cilacap, Hamzah Syafroedin, menegaskan besarnya jumlah penerima manfaat menuntut kesiapan infrastruktur dan pengawasan keamanan pangan yang ketat.
“Dengan jumlah sasaran yang sangat besar, kami harus memastikan dapur produksi memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan distribusi bahan pangan berjalan lancar,” ujarnya dalam Diskusi Panel Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Cilacap, Rabu (18/2/2026).
45 Dapur Belum Kantongi SLHS
Koordinator MBG Wilayah Cilacap, Irfan Anjas Purwo, mengungkapkan dari total 168 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan, sebanyak 123 sudah beroperasi. Sementara itu, 45 lainnya masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain SLHS, sejumlah dapur juga masih dalam proses melengkapi berbagai sertifikasi. Tercatat, 106 SPPG telah mengajukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 62 belum. Untuk sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), baru 29 yang tersertifikasi dan 139 belum.
Sertifikasi halal juga belum merata. Saat ini 42 SPPG telah bersertifikat halal, sementara 126 lainnya belum. Adapun sertifikasi koki/chef sudah dimiliki 92 SPPG, dan 76 lainnya masih belum tersertifikasi.
Dari sisi SLHS, 71 sertifikat telah terbit, 25 dalam proses revisi, 25 sudah mendaftar, dan 47 belum mendaftar sama sekali.
“Kami terus berkoordinasi agar percepatan sertifikasi dan kelengkapan administrasi segera tuntas, sehingga pelayanan kepada ratusan ribu siswa ini berjalan optimal,” ujarnya.
Bupati: Standar Harus Kuat, Manfaat Harus Terasa
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan pembenahan legalitas dan standar dapur menjadi bagian dari penguatan sistem pelaksanaan MBG.
Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Menurutnya, program ini tak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi warga,” tegasnya.
Dengan cakupan lebih dari 322 ribu siswa, tantangan terbesar kini bukan lagi soal jangkauan, melainkan memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan dan legalitas agar program berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
