Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menegaskan, penanganan perkara harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ammy juga meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum fakta hukum terungkap di persidangan.
Menurutnya, sebagai negara hukum, setiap proses penegakan hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali.
“Kita harus menghormati proses hukum. Sebagai warga negara, tentu kita memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap prosesnya harus kita hormati,” ujar Ammy.
Diketahui, KPK sebelumnya melakukan OTT dan menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman serta Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Keduanya kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Ia juga meminta masyarakat, termasuk berbagai pihak yang mengikuti perkembangan kasus tersebut, untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Saya juga minta rekan-rekan tidak berspekulasi dengan keterangan-keterangan yang belum dibuktikan dalam persidangan. Kita tunggu hasilnya, bagaimana fakta-fakta dalam persidangan,” ujarnya.
Menurutnya, proses hukum yang berjalan di KPK perlu dihormati hingga nantinya seluruh fakta terungkap secara jelas di pengadilan.
Forkopimda Nyatakan Dukungan
Ammy menambahkan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cilacap telah menyatakan dukungannya agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil meski sejumlah pejabat tengah menjalani proses hukum.
Ia menyebut Forkopimda juga menyampaikan sikap tegas jika ada pihak yang mencoba melakukan intimidasi atau permintaan tidak wajar kepada jajaran pemerintah daerah.
“Tadi juga sudah Forkopimda menyatakan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan menyatakan ketegasannya apabila ada aparaturnya yang melakukan ancaman atau permintaan-permintaan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap agar segera dilaporkan,” jelasnya.
Menurut Ammy, sikap tegas tersebut menjadi titik terang bagi keberlangsungan pemerintahan daerah ke depan. “Ini menjadi satu titik terang bagi jalannya roda pemerintahan Kabupaten Cilacap ke depan. Insya Allah akan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Minta Pihak Terperiksa Kooperatif
Terkait pejabat atau pihak yang tengah menjalani pemeriksaan oleh KPK, Ammy meminta agar mereka bersikap kooperatif dalam proses hukum.
Ia menekankan pentingnya memberikan keterangan secara jujur dan jelas demi mendukung penegakan hukum di Indonesia.
“Untuk yang terperiksa, saya minta tetap harus bertindak kooperatif dengan KPK apabila dilakukan pemeriksaan kembali. Harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya demi penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pendampingan hukum bagi pihak yang ditahan, Ammy menilai yang bersangkutan dapat mengupayakannya secara mandiri.
Ajak Masyarakat Tetap Percaya
Di tengah situasi tersebut, Ammy juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir positif terhadap pemerintah daerah. Ia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada jajaran Pemkab Cilacap untuk tetap bekerja dan membuktikan komitmen dalam melayani masyarakat.
“Saya berharap berikan kami, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, waktu untuk membuktikan kembali komitmen kami dalam membangun Cilacap dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Cilacap tetap berkomitmen menjalankan pelayanan publik secara maksimal serta merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Melaksanakan pelayanan publik dengan baik, melaksanakan janji-janji kampanye kami dengan baik, dan tentunya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap,” kata Ammy.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
