Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan aksi pendudukan di halaman Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (1/5/2026). Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Buruh Internasional ini membawa rapor merah bagi pemerintah terkait kesejahteraan pekerja dan kualitas pendidikan nasional.
Massa mulai memadati kawasan Alun-alun Purwokerto sejak pukul 15.30 WIB. Situasi sempat memanas saat massa mendesak bertemu Bupati dan perwakilan DPRD Banyumas. Lantaran tak kunjung ditemui, massa akhirnya merangsek masuk dan menduduki halaman pendopo sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Muhammad Zulhan Azmi, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi kemarahan kolektif. Ia menyoroti fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sistem outsourcing, serta upah minimum yang dinilai sudah tidak relevan dengan beban biaya hidup saat ini.
”Hal ini membuat kita marah, kita kecewa, kita resah. Kami Aliansi Banyumas Raya menyatakan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah,” ujar Zulhan di sela-sela aksi.
Selain isu buruh, mahasiswa turut menyoroti momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Sabtu (2/5/2026) besok. Mereka menilai sektor pendidikan di Banyumas masih karut-marut, mulai dari rendahnya upah guru honorer hingga tingginya angka putus sekolah.
Dua Klaster Tuntutan
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua klaster tuntutan utama. Pada sektor ketenagakerjaan, mahasiswa mendesak pencabutan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), penghapusan sistem kontrak yang merugikan, serta mendesak Pemkab Banyumas menyediakan mekanisme perlindungan konkret bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Sementara di sektor pendidikan, mereka menuntut upah layak bagi guru honorer, pemerataan fasilitas, dan menolak adanya “kanibalisasi” anggaran pendidikan. “Kami meminta pemerintah mengembalikan kuota wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan mewujudkan pendidikan gratis yang nyata bagi masyarakat,” tambah Zulhan.
Kekecewaan Terhadap Pejabat Daerah
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wahyu Dewanto, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf. Meski lembar tuntutan telah ditandatangani untuk diteruskan ke pemerintah pusat, massa mengaku kecewa karena Bupati dan anggota DPRD Banyumas enggan menemui mereka secara langsung.
”Kami kecewa karena Bapak Bupati dan perwakilan DPRD tidak hadir, padahal kami sudah menjamin aksi ini tidak anarkis. Kami hanya ingin menyampaikan hakikat bahwa Hari Buruh dan Hari Pendidikan adalah momentum untuk menuntut hak rakyat,” pungkas Zulhan.
Aksi berakhir kondusif sekitar pukul 18.00 WIB. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah seluruh poin tuntutan resmi diterima oleh perwakilan dinas terkait.
