Perwakilan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang tergabung dalam Forum ASN PPPK melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, di ruang kepanitiaan, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan sikap menolak wacana pemecatan tenaga PPPK di tengah isu efisiensi anggaran.
Sebanyak 12 perwakilan Forum ASN PPPK menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait kepastian nasib mereka. Salah satu anggota forum, Susanti, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa lega atas komitmen DPRD yang berpihak kepada tenaga PPPK. “Kami berbesar hati karena Ketua DPRD menegaskan menolak pemecatan tenaga PPPK di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menegaskan bahwa PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa tenaga PPPK tidak seharusnya menjadi pihak yang dirugikan dalam proses penyesuaian anggaran.
“Kami berkomitmen untuk tetap berpihak kepada tenaga PPPK. Mereka adalah bagian penting dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, langkah yang perlu ditempuh bukanlah pengurangan tenaga kerja, melainkan optimalisasi pendapatan daerah agar rasio belanja pegawai tetap sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD dan Forum ASN PPPK. Dalam suasana dialog yang konstruktif, kedua pihak bertukar pandangan mengenai langkah strategis untuk mendukung kinerja pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan, seperti retribusi parkir tepi jalan, kinerja Perumda termasuk PDAM, hingga pengembangan sektor pariwisata.
DPRD berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan efisiensi anggaran tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan tenaga kerja, khususnya PPPK, yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.
