Sengketa tata usaha negara antara Kepala Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Ripan, dengan mantan Sekretaris Desa Kalisabuk, Toifatun Nuriyah, berakhir dengan kemenangan di tingkat banding bagi pihak kepala desa. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya memutuskan menerima banding yang diajukan dan membatalkan putusan sebelumnya dari PTUN Semarang.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara nomor 30/B/2026/PT.TUN.SBY yang diproses melalui sistem e-court dan diputus pada Selasa (5/5/2026). Dengan hasil itu, amar putusan PTUN Semarang yang sebelumnya mengabulkan gugatan penggugat dinyatakan gugur.
Bermula dari Polemik Dokumen dan Aksi Warga
Perselisihan antara kepala desa dan mantan sekretaris desa tersebut berawal dari polemik dugaan pemalsuan dokumen pribadi berupa buku nikah yang sempat memicu gejolak di tengah masyarakat.
Pada Januari 2025, ratusan warga mendatangi Kantor Desa Kalisabuk dan melakukan aksi penyegelan ruang kerja sekretaris desa. Massa mendesak Toifatun Nuriyah mengundurkan diri dari jabatannya serta meminta kepala desa mengambil langkah tegas terkait polemik yang berkembang di masyarakat.
Situasi itu kemudian berujung pada diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kalisabuk Nomor 26 Tahun 2025 tentang pemberhentian Toifatun Nuriyah dari jabatan Sekretaris Desa pada 28 November 2025.
Keputusan tersebut sempat digugat ke PTUN Semarang dan pada tingkat pertama gugatan penggugat dikabulkan. Namun, hasil berbeda muncul pada proses banding di PT TUN Surabaya.
Hakim Nilai Ada Pelanggaran dan Unsur Meresahkan Warga
Dalam amar putusannya, majelis hakim PT TUN Surabaya menilai tindakan mantan sekretaris desa telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap larangan bagi perangkat desa karena dianggap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.
Salah satu pertimbangan penting majelis hakim yakni adanya ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. Dalam proses pendaftaran perangkat desa, Toifatun disebut mencantumkan status “kawin”. Namun, pada dokumen administrasi lain seperti KTP ditemukan status “belum kawin”.
Hakim juga mempertimbangkan adanya aksi demonstrasi warga serta laporan masyarakat kepada Camat Kesugihan. Perilaku yang bersangkutan dinilai tidak sejalan dengan norma agama maupun norma sosial yang berlaku di lingkungan desa.
Tak hanya itu, majelis hakim menyatakan proses pemberhentian telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kepala desa disebut telah menjalani tahapan konsultasi dan memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Kesugihan sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian.
Pemkab Cilacap Sebut Putusan Beri Kepastian Hukum
Dengan putusan tersebut, PT TUN Surabaya menyatakan keputusan Kepala Desa Kalisabuk sah secara hukum, baik dari sisi kewenangan, prosedur, maupun substansi keputusan.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap, Erna Suharyati, mengatakan putusan tersebut menjadi penegasan bahwa langkah pemerintah desa telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Putusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga kondusivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Desa Kalisabuk,” ujar Erna.
Pemerintah Kabupaten Cilacap juga disebut terus memberikan pendampingan hukum kepada Kepala Desa Kalisabuk selama proses persidangan berlangsung. Terkait kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan dari pihak Toifatun Nuriyah, Pemkab Cilacap menegaskan tetap menghormati seluruh proses hukum yang tersedia.
