Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai serius memperkuat sektor pariwisata dan transportasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, mulai dari penataan ulang kawasan wisata Teluk Penyu hingga mendorong kembali operasional penerbangan di Bandara Tunggul Wulung.
Upaya tersebut disampaikan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” yang berlangsung di Pendapa Dipayudha Adigraha, Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Ammy hadir bersama Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat dan Penjabat Sekda Cilacap Annisa Fabriana.
Revitalisasi Teluk Penyu Jadi Prioritas
Dalam forum tersebut, Ammy menegaskan Pemkab Cilacap tengah berupaya mengembalikan kejayaan kawasan Teluk Penyu sebagai destinasi wisata andalan di pesisir selatan Jawa Tengah.
Namun, pengembangan kawasan wisata itu disebut membutuhkan dukungan lintas lembaga, khususnya terkait pengelolaan kawasan pesisir yang sebagian berada dalam kewenangan Kodam IV/Diponegoro.
Menurut Ammy, opsi paling memungkinkan saat ini adalah menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola kawasan wisata dengan persetujuan pemerintah daerah.
“Karena itu kami memohon dukungan komunikasi dari Pak Gubernur dengan Pangdam agar pengelolaan kawasan pesisir bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama pengelolaan sebelumnya sempat terhenti setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pola kerja sama antarlembaga negara yang menggunakan pembiayaan APBN.
Benteng Pendem Diusulkan Jadi Cagar Budaya Nasional
Selain kawasan pantai, Pemkab Cilacap juga mulai mengembangkan wisata sejarah dan heritage. Salah satu yang diprioritaskan yakni kawasan Benteng Pendem.
Ammy mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait usulan Benteng Pendem menjadi kawasan cagar budaya nasional.
Menurutnya, status tersebut nantinya diharapkan membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan heritage di Cilacap.
“Benteng Pendem dan kawasan heritage yang sedang dikembangkan diusulkan menjadi cagar budaya sehingga nantinya ada dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab juga mulai menyiapkan konsep wisata berbasis syariah. Salah satu lokasi yang diproyeksikan dikembangkan yakni kawasan Rawa Bendungan.
Saat ini, Cilacap memiliki 19 desa wisata yang dikelola pemerintah desa masing-masing. Sementara objek wisata yang dikelola langsung pemerintah kabupaten baru Pemandian Air Panas Cipari yang disebut membutuhkan revitalisasi agar lebih menarik dan berkelanjutan.
Bandara Tunggul Wulung Disiapkan Layani Penerbangan Komersial
Di sektor transportasi, Pemkab Cilacap juga terus mengupayakan penguatan konektivitas udara melalui Bandara Tunggul Wulung.
Ammy menyampaikan, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan maskapai Citilink dan Pelita Air terkait peluang pembukaan rute penerbangan menuju Cilacap.
Menurutnya, landasan bandara saat ini sudah memenuhi syarat untuk pesawat ATR berkapasitas sekitar 50 penumpang.
Pemkab Cilacap kini mendorong agar rute Halim-Cilacap dapat segera direalisasikan, apalagi tahun ini Cilacap akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional seperti motocross internasional dan Cilacap Night Carnival.
Cilacap Didorong Jadi Gerbang Perdagangan Selatan Jawa
Selain bandara, pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan juga menjadi perhatian Pemkab Cilacap. Pelabuhan tersebut didorong menjadi pelabuhan internasional noncurah.
Ammy menilai posisi strategis Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi potensi besar untuk pengembangan perdagangan internasional di wilayah selatan Pulau Jawa.
“Cilacap sebenarnya sudah memiliki fasilitas Bea Cukai dan Imigrasi. Jadi potensinya sangat memungkinkan menjadi pelabuhan internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pengembangan kawasan industri dan pelabuhan memang menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi, termasuk di Cilacap, Batang, dan Kendal.
Namun ia menekankan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan harus dibarengi pembenahan infrastruktur agar pengembangannya berjalan optimal.
“Kita dorong agar dalam dua tahun kawasan industri dan kontainer bisa berkembang. Tetapi infrastrukturnya harus dibenahi lebih dulu,” kata Luthfi.
Gubernur Ahmad Luthfi turut mengingatkan agar rencana kerja sama pengelolaan kawasan dengan Kodam IV/Diponegoro disiapkan secara matang. Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan secara teliti dan sesuai aturan agar tidak kembali menimbulkan persoalan hukum maupun regulasi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
