BELAJAR Akuntansi tidak hanya sekadar masalah laba dan rugi. Ada hal yang mendasar perbedaan antara akuntansi komersial dan pemerintahan, terutama dari sisi tujuan serta bentuk pertanggungjawaban. Hal ini yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat ia mengisi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2/2026).
Dalam paparannya, Sumarno menjelaskan bahwa akuntansi komersial berorientasi pada kinerja keuangan perusahaan, dengan indikator utama berupa laba dan rugi. Sebaliknya, keuangan pemerintahan memiliki orientasi yang jauh berbeda.
“Akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan dengan laporan laba-rugi. Sedangkan akuntansi pemerintahan adalah bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. Laporannya berupa capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD,” jelasnya.
Menurut Sumarno, akuntansi pemerintahan menuntut kejelasan penggunaan anggaran publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Akuntansi Pemerintahan Tak Bicara Laba, Tapi Akuntabilitas
Ratusan mahasiswa Akuntansi Undip yang dipimpin Ketua Program Studi Totok Dewayanto sengaja datang ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan gambaran langsung tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah, materi yang selama ini relatif terbatas dibahas di ruang kelas.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola keuangan publik.
“Belajar akuntansi itu mindset-nya harus transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik bisa menjadi virus-virus kebaikan yang menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujarnya.
Mahasiswa Diminta Kritis Menyikapi Isu APBD
Usai kegiatan, Sumarno berharap KKL ini dapat memberi mahasiswa pemahaman utuh mengenai realitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai mahasiswa selama ini lebih akrab dengan praktik keuangan bisnis dibanding sektor publik.
“Dengan pemahaman ini, mahasiswa bisa menyaring informasi soal APBD yang beredar di media sosial. Mana yang hoaks dan mana yang fakta,” katanya.
Ia juga mendorong mahasiswa berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sumarno menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah membuka diri bagi kampus lain yang ingin mempelajari tata kelola keuangan pemerintahan. Menurutnya, proses pembelajaran tidak harus selalu berlangsung di dalam kelas.
“Yang paling penting adalah interaksi dan komunikasi. Manfaatnya akan terasa ketika adik-adik memasuki dunia kerja nanti,” katanya.
Diskusi Interaktif, Mahasiswa Bahas Anggaran hingga Pajak
Sesi diskusi berlangsung aktif dengan beragam pertanyaan dari mahasiswa. Halim, mahasiswa asal Bekasi, menanyakan mekanisme pengelolaan dan realisasi anggaran daerah. Zakiya Nur Azizi mengangkat isu pengelolaan aset tetap pemerintah, sementara Evan mempertanyakan sistem pengelolaan pajak daerah.
Dialog ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami tantangan nyata pengelolaan keuangan sektor publik.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, mengaku mendapat banyak wawasan baru dari paparan Sekda Jateng. Menurutnya, penjelasan langsung dari praktisi pemerintahan memberi perspektif berbeda dibanding teori di kelas.
“Bapak Sekda memberikan gambaran sistem keuangan pemerintahan secara nyata. Ini menjadi bekal penting bagi kami ke depan,” ujarnya.
