DPRD Jateng memberikan empat catatan strategis pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2027. Empat catatan tersebut terkait akselerasi ekonomi berkelanjutan, kualitas pelayanan dasar, partisipasi inklusif, dan efektivitas serta efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Jateng Sumanto merinci, sejalan dengan tema pariwisata dan ekonomi syariah, pihaknya mendorong agar program kerja tahun 2027 mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, khususnya bagi UMKM dan sektor kreatif di perdesaan. Selain itu, pihaknya menekankan agar Rancangan awal RKPD 2027 tetap memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi wilayah.
“Kami juga mengapresiasi pelibatan kelompok disabilitas, perempuan, dan anak dalam forum ini. DPRD akan terus mengawal agar masukan mereka bukan sekadar lampiran, melainkan menjadi substansi dalam program kerja pemerintah daerah,” katanya saat memberi sambutan dalam Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik RKPD Jawa Tengah Tahun 2027. Acara berlangsung di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Sumanto mengatakan, dengan menggunakan APBD 2026 sebagai basis pembiayaan perencanaan, pihaknya berharap setiap rupiah yang dianggarkan memiliki daya ungkit yang jelas terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan arah pembangunan nasional. Semua bertujuan agar pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan,” ujarnya.
DPRD Jateng Nilai 2027 adalah Momen Krusial
Sumanto menjelaskan, tahun 2027 merupakan momentum krusial, karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sesuai dengan tema pembangunan Jateng. Yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. DPRD Jateng, katanya, berkomitmen penuh untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjadi jawaban atas persoalan riil di masyarakat.
“Sebagai representasi rakyat, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah amanah dari jaring aspirasi yang kami serap langsung dari konstituen di seluruh penjuru Jawa Tengah,” ujarnya.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, pihak DPRD menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan ketimpangan antar daerah. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Kami berharap terjadi sinkronisasi yang tajam antara aspirasi masyarakat melalui DPRD dengan rencana teknis yang disusun oleh OPD. Mari kita jadikan Musrenbang tahun 2026 ini sebagai ruang diskusi yang sehat untuk menghasilkan RKPD 2027 yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara nyata,” katanya.
Sumanto mengungkapkan, DPRD Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah tahun 2027, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
