Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai bersiap menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino pada 2026. Melalui Dinas Pertanian, sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari percepatan masa tanam hingga pengelolaan air secara lebih optimal.
Antisipasi ini dilakukan menyusul prakiraan musim kemarau yang diperkirakan mulai terjadi pada Mei mendatang. Pemerintah daerah tak ingin dampak penurunan curah hujan mengganggu produksi pangan, khususnya sektor pertanian yang menjadi andalan daerah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, menegaskan upaya mitigasi dilakukan lebih awal agar petani tetap bisa menjaga produktivitas di tengah ancaman cuaca ekstrem.
“Kami mulai lakukan langkah antisipasi sejak dini, termasuk percepatan tanam dan optimalisasi sumber air yang ada,” ujarnya.
Produksi Tinggi, Stok Beras Dipastikan Aman
Di tengah potensi ancaman El Nino, kondisi ketahanan pangan di Cilacap masih tergolong aman. Hal ini terlihat dari capaian produksi padi yang cukup tinggi sepanjang tahun 2025.
Sigit menyebut, luas baku sawah di Cilacap mencapai 67.031 hektare. Dari luasan tersebut, realisasi panen padi sepanjang tahun lalu mencapai 132.681 hektare dengan produktivitas rata-rata 64,44 kuintal per hektare.
Total produksi padi diperkirakan mencapai 855.042 ton dalam bentuk gabah kering giling (GKG). Jika dikonversi menjadi beras konsumsi, jumlahnya setara sekitar 507.438 ton.
Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan beras masyarakat Cilacap yang berada di kisaran 185.583 ton per tahun. “Artinya, kita masih memiliki surplus beras sekitar 321.854 ton, sehingga kondisi pangan relatif aman,” jelasnya.
Sejumlah kecamatan seperti Kedungreja, Gandrungmangu, Kawunganten, Majenang, dan Wanareja menjadi sentra produksi padi utama yang menopang capaian tersebut.
Target 2026 Ditingkatkan, Percepatan Tanam Digenjot
Memasuki 2026, Dinas Pertanian menargetkan luas panen padi meningkat menjadi 136.335 hektare dengan estimasi produksi mencapai 834.712 ton.
Sementara itu, target Luas Tambah Tanam (LTT) padi pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 9.342 hektare. Namun hingga 30 Maret, realisasi baru mencapai 6.465 hektare atau sekitar 69,20 persen.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat masa tanam di berbagai wilayah. “Percepatan tanam menjadi langkah penting untuk mengejar sisa curah hujan sebelum memasuki puncak kemarau,” jelasnya.
Optimalisasi Sumber Air Jadi Kunci
Selain percepatan tanam, strategi lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air. Berbagai sumber air alternatif diidentifikasi, mulai dari embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, hingga sistem irigasi perpompaan dan perpipaan.
Pengelolaan jaringan irigasi dari tingkat primer hingga kuarter juga terus diperkuat guna memastikan distribusi air tetap berjalan optimal.
Sigit menyebut, hingga saat ini belum ada rencana pengeringan saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Serayu maupun DI Menganti. Hal ini menjadi kabar baik bagi petani karena suplai air diperkirakan masih relatif aman dalam waktu dekat.
Petani Didorong Gunakan Varietas Tahan Kekeringan
Dalam menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino, petani juga didorong untuk menyesuaikan pola tanam sesuai kondisi iklim. Selain itu, penggunaan varietas padi tahan kekeringan seperti Inpari 11, 18, 19, 20, hingga Inpari 46 mulai disosialisasikan.
Tak hanya itu, varietas berumur genjah seperti Inpari 6, 12, dan Cakrabuana juga dianjurkan guna mempercepat masa panen dan meminimalkan risiko gagal panen.
“Selain percepatan tanam, kami juga memastikan kesiapan alat dan mesin pertanian serta pengendalian organisme pengganggu tanaman,” tambahnya.
Perkuat Sinergi Menuju Ketahanan Pangan
Pemerintah daerah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan tanam sekaligus menjaga ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.
Dengan berbagai strategi tersebut, Cilacap diharapkan mampu menghadapi dampak El Nino tanpa mengganggu stabilitas produksi pangan, sekaligus mempertahankan status sebagai daerah surplus beras di Jawa Tengah.
